Makalah Perbandingan Pendidikan (Pendidikan di Jepang)

Untuk anda yang ingin mendownload filenya.

Silahkan klik link dibawah ini!.

Download Makalah Perbandingan Pendidikan (Pendidikan di Jepang)

BAB I

PENDAHULAN

Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Tiongkok, Korea, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Cina Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bertetangga dengan Taiwan.

Jepang terdiri dari 6.852 pulauyang menjadikanya sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu (pulau terbesar), Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung, dan sebagian di antaranya merupakan gunung berapi. Gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fujiyang merupakan sebuah gunung berapi. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta orang, dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Tokyosecara de facto adalah ibu kota Jepang, dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Tokyo Rayaadalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di prefektur sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang.

Menurut mitologi tradisional, Jepang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 SM. Kaisar Jimmu memulai mata rantai monarki Jepang yang tidak terputus hingga kini. Meskipun begitu, sepanjang sejarahnya, untuk kebanyakan masa kekuatan sebenarnya berada di tangan anggota-anggota istana, shogun, pihak militer, dan memasuki zaman modern, di tangan perdana menteri. Menurut Konstitusi Jepang tahun 1947, Jepang adalah negara monarki konstitusional di bawah pimpinan Kaisar Jepang dan Parlemen Jepang

Dalam makalah ini akan dibahas mengenai potret keadaan negara Jepang khususnya dalam bidang pendidikan yang meliputi Potret system pemerintahan, Kondisi demografi dan potensi income negara, Filsafat pendidikan dan Orientasi Pendidikan, Kebijakan di bidang pendidikan agama, Kebijakan di bidang manajemen pendidikan formal, Dinamika dalam pengembangan Kurikulum, Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, dan Pembiayaan pendidikan

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sistem pemerintahan

Pemerintahan yang digunakan di Jepang adalah sistem demokrasi sehingga semua warga negara yang sudah dewasa berhak memberikan suara dan mencalonkan diri dalam pemilihan nasional dan pemilihan daerah. Sistem pemerintahan Jepang didasarkan pada Konstitusi (Undang-undang Dasar) Jepang yang kadang kala disebut Konstitusi Perdamaian karena menegaskan komitmen Jepang terhadap perdamaian dan penolakannya terhadap perang. Konstitusi perdamaiann juga menentukan peranan kaisar, hak-hak dan kewajiban rakyat, tanggung jawab berbagai instansi pemerintahan, serta berbagaiaturan mengenai bagaimana pemerintahan dijalankan.

Badan legislatif Jepang disebut Diet yakni dewan perwakilan rakyat dan House of Councillors. Kebanyakan Undang-undang nasional harus disahkan oleh kedua majlis tersebut. Akan tetapi, untuk sebagian undang-undang, apabila kedua majlis tidak mencapai sepakat, maka Dewan Perwakilan Rakyat yang memutuskan.

Perdana menteri adalah seorang anggota diet. Perdana menteri mengangkat kabinet. Kebanyakan anggota kabinet mengepalai sebuah kementrian atau badan pemerintahan. Adapun kaisar, merupakan lambang negara dan kesatuan rakyat. Kaisar tidak mempunyai kekuasaan yang berkaitan dengan pemerintahan. Keluarga kekaisaran bearsal dari abad-abad yang lalu dan merupakan dinastitertua yang tak pernah terputus di dunia. Kaisar sekarang (Aikhito) naik tahta pada tahun 1989. Beliau dan isterinya (Michiko) mempunyai 3 orang anak.[1]

B. Kondisi Demografi dan Income Negara

Negara Jepang terdiri hampir 4000 pulau besar dan kecil yang terbentang sepanjang Timur Laut pantai benua Asia. Luas area seluruhnya 378,000 kilometer persegi atau sama dengan 145,882 mil persegi, tetapi hanya sepertiga yang dapat didiami. Penduduk jepang saat ini kurang lebih 126,182,077 jiwa.

Pada tahun 1980, 57% penduduk tinggal di 2,2% dari total daerah jepang. Penduduk yang berusia diatas 60 tahun jumlahnya 12,8% dari seluruh penduduk jepang, sedangkan yang berusia di bawah 14 tahun berjumlah 23,6%. Dahulunya dalam tahun 1950 perbandingan itu adalah 8% dan 35%. Data terakhir (Word Almanac 2000) menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu 16,5 % dan 15%. Dengan kata lain, jumlah penduduk yang berusia lanjut meningkat jumlahnya, sementara jumlah penduduk remaja menurun. Perbedaan umur penduduk tidak sama antara yang tinggal di kota dengan yang tinggal di desa. Kaum muda terkonsentrasi di daerah perkotaan, sedangkan yang tinggal di desa relative yang lebih banyak yang tua. Diperkirakan jumlah penduduk jepang akan terus meningkat mencapai 14 juta pada tahun 2020.

Di tinjau dari segi etnis, Jepang berpenduduk yang homogen, yang terdiri dari 99,4% orang Jepang, sedangkan bahasa Jepang dipakai sebagai bahasa resmi, dan dipakai mulai dari prasekolah sampai perguruan tinggi.[2]

Berikut merupakan negara-negara terkaya di dunia tahun 2014 yang diukur berdasarkan kekuatan ekonomi dari daya beli dalam mata uang dollar AS. Data dikumpulkan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Outlook Ekonomi Dunia yang dilansir dari situs TheRichest.com, Kamis (31/7).

· Amerika Serikat.

Daya beli di AS mencapai 17,5 triliun dollar AS sehingga terus menjadikan AS negara terkaya di dunia. GDP per kapita negara ini mencapai 52.800 dollar AS. Pada tahun 2010, 15,1 persen warga AS hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, angka ini tak mengejutkan bila dibandingkan dengan banyak negara lain yang memiliki angka kemiskinan lebih besar.

· Tiongkok.

Daya beli Tiongkok secara keseluruhan mencapai 10 triliun dollar AS. Akan tetapi, GDP per kapita Tiongkok cenderung rendah, hanya 9.800 dollar AS atau pada posisi 121 dunia. Sementara itu, hanya 6,1 persen warga Tiongkok hidup miskin, walau pada tahun 2013 Tiongkok menyebutkan garis kemiskinan warganya pada kisaran 3.630 dollar AS per orang.

· Jepang

Dengan daya beli mencapai 4,8 triliun dollar AS, Jepang menempati posisi ketiga ekonomi terkaya dunia. GDP per kapita di Jepang mencapai 37.100 dollar AS, membuat Jepang berada pada posisi 36 dalam hal GDP. Pada tahun 2010, sebanyak 16 persen warga Jepang hidup di bawah garis kemiskinan.

· Jerman

Negara ini memiliki daya beli mencapai 3,9 triliun dollar AS, menjadikannya ekonomi terkaya Eropa. Jerman juga menempati posisi 29 dalam hal GDP per kapita, yang tercatat sebesar 39.500 dollar AS. Sebanyak 15,5 persen warga Jerman hidup di bawah garis kemiskinan.

· Prancis

Daya beli Prancis mencapai 2,9 triliun dollar AS. Negara Eropa barat ini menempati peringkat 39 dalam GDP per kapita versi World Factbook, yakni menembus 35.700 dollar AS. Perancis juga memiliki tingkat kemiskinan yang cukup rendah, yakni 7,9 persen.[3]

C. Filsafat Pendidikandan Orientasi Pendidikan

Sesudah perang, mulai 3 November 1946,yaitu pada Maret 1947 berlaku Hukum Dasar Pendidikan (Fundemental Law of Education) yang berbunyi “ The objective of education for the devolepment of personality should be to help people acquire the abilities for building a satisfactory and spontaneous life, for adapting to social reality and for the creative solution of difficulties. The Japanese people, showing tolerance for the values of others,should realize their national identity and on the basis of the rules of a democratic society and national tradition,should contribute to the peace of the world and to the peace of the world and to the welfare of mankind through the development of a distinct but universal culture.

“Pendidikan di Jepang menitikberatkan pada pengembangan kemampuan dasar dalam diri generasi muda, bukan pada ketrampilan vokasional yang khusus dengan asumsi bahwa mereka harus siap menyesuaikan dengan fleksibel kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknolohi serta perubahan-perubahan yang cepat dalam masyarakat.”[4]

Pada hakikatanya Undang-undang tersebut merupakan statement filsafat pendidikan demokratis yang dalam banyak hal berbeda dengan imperial Rescript on Education. Misalnya dalam hal hubungan antara warga dengan negara, dalam imperial Rescript on Education disebutkan bahwa setiap warga memiliki kewajiban untuk mengembangkan daya intelektual dan moral mereka, melaksanakan hukum dan mempersembahkan keberanianya demi negara untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan istana Kaisar; sedangkan dalam Fundemental Low of Education disebutkan bahwa tiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk menerima pendidikan menurut kemampuan mereka, bebas dari diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, status sosial, posisi ekonomi, asal usul keluarga, bantuan finansial bagi yang memerlukan, kebebasan akademik, dan tanggungjawab untuk membangun negara dan masyarakat yang damai. Daklam imperial Rescript on Education desebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kesetiaan dan ketaatan bagi kaisar agar dapat memperoleh persatuan masyarakat dibawah kaisar. Adapun tujuan pendidikan menurut Fundemental Law of Education adalah untuk meningkatkan perkembangan kepribadian secara utuh, menghargai nilali-nilai individual, dan menanamkan jiwa yang bebas.[5]

D. Kebijakan di Bidang Manjemen Pendidikan Formal

Sistem pendidikan umum di tetapkan di Jepang lebih dari satu abad yang lalu dan keberadaannya berlangsung lebih lama daripada di kebanyakan negara. Belajar selalu dianggap sebagai suatu kebajikan. 99% murid SD belajar di sekolah-sekolah umum dan umtuk sekolah menengah sekalipun hanya 30% siswa yang belajar di sekolah swasta. Sistem administrasi pendidikan di Jepang dibangun atas empat tingkat, yaitu pusat, perfektural (antara provinsi dan kabupaten), municipal (antara kabupaten dan kecamatan), dan sekolah. Sistem administrasi tersebut menerapkan kombinasi antara sentralisasi, desentralisasi, Managemen Berbasis Sekolah (School Based Management), dan partisipasi masyarakat.

Tahun ajaran Jepang mulai pada bulan April. Ada liburan musim panas selama beberapa minggu, dan liburan dua minggu pada awal tahun baru. Serta tahun ajaran berakhir pada bulan maret, kemudian sekolah libur selama dua minggu sebelum mulai tahun ajaran baru selanjutnya.

Siswa biasanya bersekolah lima atau enam hari seminggu. Pengajaran memakai metode konvensional ataupun teknik-teknik modern, misalnya pengajaran dengan media komputer.

Pendidikan Prasekolah Taman kanak-kanak (Youchien)

Taman kanak-kanak menerima murid berusia 3-5 tahun, untuk lama pendidikan 1 sampai 3 tahun. Anak berusia 3 tahun diterima dan mengikuti pendidikan selama 3 tahun, sedangkan anak usia 4 tahun berarti menempuh pendidikan prasekolah selama 2 tahun dan bagi anak usia 5 tahun berarti menempuh pendidikan prasekolah hanya selama satu tahun. Lebih dari 50% TK di Jepang dikelola oleh swasta, sisanya oleh pemerintah kota dan hanya sebagian kecil yang merupakan TK negeri. Selain TK, ada pula lembaga untuk anak-anak yang disebut Hoiku-jo(Pusat Perawatan Siang Hari).

Sekolah Dasar dan SLTP

Wajib sekolah berlaku bagi anak usia 6-15 tahun, tetapi kebanyakan anak bersekolah lebih lama dari yang diwajibkan. Tiap anak besekolah di SD (Shogakko) pada usia 6 hingga 12 tahun, lalu di SLTP hingga usia 15 tahun. Pendidikan wajib ini bersifat cuma-cuma atau tanpa bayar bagi semua anak. Anak-anak dari keluarga yang tidak mampu mendapat bantuan khusus dari pemerintah pusat dan daerah untuk biaya makan siang di sekolah, piknik, kebutuhan belajar, perawatan kesehatan, dan lain-lain. Seorang anak yang telah tamat sekolah dasar dwajibkan meneruskan pendidikannya kesekolah menengah pertama.

Hampir semua siswa Jepang belajar bahasa Inggris, yakni sejak tahun pertama mereka di SLTP dan kebanyakan mempelajarinya paling tidak selama enam tahun. Tentu saja bahasa jepang merupakan bagian yang penting dari pelajaran mereka. Diperlukan waktu yang lama dan latihan praktik terus-menerus guna belajar menulis bahasa Jepang. Mata pelajaran wajib di SLTP adalah bahasa Jepang, ilmu social, matematika, sains, music, seni rupa, pendidikan jasmani, dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Pendidikan mata pelajaran tersebut diberikan pada waktu yang berlainan setiap hari selama seminggu sehingga jarang ada jadwal pelajaran yang sama pada hari yang berbeda.

Pendidikan Menengah Atas

Sekitar 97% siswa meneruskan studi di SMA dan lulus ketika mereka berusia delapan belas. Tiga perempat dari siswa tersebut bersekolah di sekolah menengah umum, sementara yang seperempat lainnya bersekolah disekolah menengah khusus kejuruan.

Ada tiga jenis sekolah menengah atas, yaitu:

a. full-time

Sekolah menengah yang full-time berlangsung selama tiga tahun, Siswa dituntut harus mengikuti 80 kredit mata pelajaran, siswa kelas satu harus mengikuti mata pelajaran wajib, sedangkan untuk siswa kelas dua dan tiga diperbolehkan memilih 4 mata pelajaran wajib ditambah 14 kredit mata pelajaran sesuai dengan kebutuhannya pada perencanaan karier masa depannya.

b. part-time (terutama malam hari)

Pendidikan ini diberikan pada waktu malam hari disesuaikan dengan waktu yang dimiliki mahasiswa yang mengikuti kerja part time dan dianggap setara dengan Diploma dan memakan waktu lebih dari 3 tahun. Jenis pendidikan ini hanya berlaku di universitas pada kelas-kelas karyawan seperti di Indonesia.

c. Correspondence

Jenis pendidikan ini merupakan kombinasi antara Full Time dan Part Time dengan menawarkan cara pembelajaran yang khas yaitu siswa tidak perlu setiap hari menghadiri pelajaran dikelas dan cukup hadir tiga kali dalam satu bulan dengan kredit yang harus dikumpulkan sebanyak 74 kredit, course ini juga diperuntukan bagi siswa yang hanya ingin sekedar belajar dan meningkatkan pengetahuan tanpa berniat untuk mendapatkan ijazah atau kelulusan. Rata-rata yang mengambil course ini siswa-siswa yang berusia sekitar 15-30 tahun.

Tugas siswa pada course ini lebih ditingkatkan pada pembelajaran sendiri dirumah. Siswa diberikan tugas-tugas yang diselesaikan dirumah berdasarkan buku panduan, dengan tetap mengikuti ujian pada tiap-tiap semester. Tugas membuat laporan menentukan nilai siswa tersebut dan tugas dikirimkan melalui pos ke sekolah dan guru akan segera menilai hasil pekerjaan yang dibuat oleh siswa-siswanya. Setelah pemeriksaan guru akan mengirim balik hasil tugas tersebut disertai dengan penilaian. Untuk mendaftar pada jenis pendidikan ini setiap calon siswa harus mengikuti tes.

Jurusan pada SMA di Jepang dikategorikan kedalam beberapa jenis yaitu jurusan umum (akademis), pertanian, teknik, perdagangan, perikanan, ekonomi, dan perawatan. Semua jursan tersebut disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di negara tersebut.[6]

Pendidikan Tinggi

Sekitar 22% lulusan SMU melanjutkan studi ke tiga jenis lembaga pendidikan tinggi, yakni college (akademi) atau universitas, junior college (akademi)atau technical college (akademi teknik). Di universitas terdapat pendidikan sarjana (S-1) dan pascasarjana (S-2 dan S-3). Pendidikan S-1 berlangsung selama 4 tahun, menghasilkan sarjana bergelar Bachelor’s degree, kecuali di Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi yang berlangsung selama 6 tahun. Pendidikan pascasarjana dibagi kedalam dua kategori, yakni Mastet’s degree (S-2) dan Doctor’s degree (S-3). S-2 berlangsung sekitar dua tahun sesudah tamat S-1, sedangkan S-3 berlangsung selama lima tahun. Pendidikan tinggi di Jepang berada di bawah pengelolaan tiga lembaga, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta.

E. Dinamika dalam Pengembangan Kurikulum

Kurikulum sekolah didasarkan pada program studi yang ditentukan oleh kementrian pendidikan. Ketentuan itu mentapkan kerangka dasar kurikulum untuk setiap level.

Pada awal tahun 1980, program pendidikan sekolah dasar terdiri dari bahasa Jepang sebagai bahasa pengantar, studi ilmu-ilmu sosial, berhitung, ilmu pengetahuan umum, musik, seni, dan kerajinan, pendidikan jasmani, dan kerumahtanggaan (untuk grade 5 dan 6). Disamping itu,pendidikan moral wajib diajarkan selama satu jam pelajaran per minggu pada sekolah negeri dan boleh diganti dengan pelajaran agama pada sekolah-sekolah swasta. Pada sekolah menengah tingkat pertama,mata pelajaran terbagi menjadi dua kategori yaitu wajib dan elektif. Bahasa Jepang, pendidikan ilmu sosial,matematika, ilmu pengetahuan umum, musik, seni rupa, kesehatan dan pendidikan jasmani, prakejuruan/ kerumahtanggaan adalah mata pelajaran wajib sedangkan mata pelajaran alektif diantaranya adalah bahasa asing, (selain bahasa Jepang). Pendidikan moral dan pendidikan ekstra kurikuler juga diberikan.

F. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Guru-guru untuk sekolah dasar dan menengah dididik dan dilatih oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi, yaitu universitas, program pasca sarjana, dan junior college yang dipilih oleh kementrian Pendidikan. Sertifikat mengajar sebagaimana diatur oleh Undang-undang dijamin selama-lamanya oleh Dewan Pendidikan distrik dan berlkau di semua distrik. Sertifikat mengajar diberikan kepada guru Sekolah dasar memberi hak kepada guru untuk mengajarkan semua mata pelajaran, sedangkan untuk guru tingkat SMP membolehkan mereka mengajarkan hanya mata pelajaran bidang tertentu saja.

Untuk memperoleh tempat mengajar disekolah dasar atau sekolah menengah negeri, seorang calon guru harus mengikuti rekrutmen. Pengangkatan dilakukan oleh Dewan Pendidikan Distrik atas dasar rekomendasi dan superientendent Distrik., yang biasanya mempertimbangkan hasil ujian rekrutmen.

G. Pembiayaan Pendidikan

Sistem administrasi keuangan Jepang menyediakan dana secara bersama-sama bagi institusi-institusi pendidikan pemerintah, yaitu oleh pemerintah pusat, distrik, maupun kotapraja. Dana-dana ini berasal dari berbagai jenis pajak, dan dari sumber-sumber lain. Dalam tahun 1980, 16.7 triliun yen dibelanjakan untuk keperluan pendidikan. Dari dana pemerintah tercatat US$64,800 juta yang berarti 19,7% dari keseluruhan belanja pemerintah Jepang. Dari 14.9 triliun yen (pemerintah dan swasta) yang dibelanjakan untuk pemerintah, dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, 54.5% dialokasikan untuk wajib belajar, 17.9% untuk pendidikan menengah, dan 21,1% untuk pendidikan tinggi. Pada tahun 1992 dan1994, pemerintah Jepang mengeluarkan dana sebesar 3,6% dari GNP-nya untuk pendidikan, dan apabila dihitung dari total pengeluaran pemerintah, jumlah itu adalah 10,4% dalam tahun 1992, dan 9.9% dalam tahun 1994.[7]

BAB III

PENUTUP

Tujuan pendidikan Jepang lebih mengarah pada pengembangan kepribadian individu secara utuh, menanamkan jiwa yang bebas dan bertanggungjawab, bertoleransi untuk menghargai antar individu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip pendidikan yang ada di negara Jepang lebih bersifat humanis bekaitan dengan kehidupan sehari-hari dan ilmunya benar-benar real dapat diaplikasikan dan dibutuhkan di kehidupan nyata.

Negara Jepang merupakan negara yang sukses dalam memajukan pendidikannya terlihat pada pengaturan sistem pendidikannya yang tertata dengan baik dimana seluruh lembaganya berkerjasama dan melaksanakan peranannya masing-masing secara optimal mulai dari lembaga administrasi, lembaga pendidikan, lembaga pengawas kurikulum dll. Serta adanya dukungan yang baik antarapemerintah, kepala sekolah, guru, murid dan orang tua yang turut berperan terhadap majunya pendidikan di negara tersebut. Kerjasama yang baik antar seluruh komponen negara inilah yang mampu membawa kesuksesan negara Jepang hingga mampu mencapai seluruh tujuan-tujuan pendidikan yang dicanangkannya kurang dari 25 tahun dan tercatat sebagai negara dengan kualitas dan sistem pendidikan terbaik se-Asia, sungguh prestasi yang mengagumkan.

Pendidikan wajib yang diberikan secara gratis di negara tersebut menandakan bahwa pemerintahan disana memang amat memperdulikan Sumber Daya Manusia di negaranya dan menjadi bukti bahwa sistem administrasi negara Jepang memang berjalan dengan baik dan bertanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan negaranya termasuk memfasilitasi sarana dan prasarana yang bermutu dalam proses belajar menagajar.

Budaya disiplin waktu dan kerja keras negara Jepang yang sejak dahulu diajarkan dari leluhur-leluhur mereka selalu mereka tanamkan di dalam kehidupan sehari-hari turut berpengaruh pada kemajuan negara ini.

Kesuksesan dari negara maju inilah yang patut kita contoh bagi negara kita dimana harus ada kerjasama yang baik antar berbagai sistem yang ada di negara terutama sistem pendidikan yang kaitannya dengan peningkatan kualitas manusia. Apabila sistem-sistem tersebut berjalan dengan baik maka kemajuan suatu negara akan tercapai dan yang teramat penting perlu adanya pembinaan moral yang baik dalam setiap individu-individu suatu negara karena awal dari kesuksesan diawali dari karakteristik pribadi suatu bangsa.